Pengadilan Agama Tanjung Pati Laksanakan Sita Eksekusi Hak Tanggungan

Pengadilan Agama Tanjung Pati laksanakan Sita Eksekusi Hak Tanggungan Kamis (09/07/2020) di Nagari Taeh Baruah, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan Sita Eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Sita Eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Direktur Utama PT.BPRS Al Makmur terhadap debitur berupa sebidang tanah dan bangunan pada tanggal 14 Januari 2020. Sita Eksekusi ini dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, Minda Hayati, SH, Jurusita Pengganti Siska Amelia, Saksi Handry Lesmana dan Sri Hani Fadhila serta aparat keamanan.

Eksekusi Hak Tanggungan berjalan lancar tanpa ada rintangan yang berarti. “Eksekusi Alhamdulillah berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan”ungkap Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, Minda Hayati, S.H. Kegiatan Eksekusi yang dimulai pada pukul 10.00 WIB, berakhir pada pukul 12.00 WIB.

“Pelaksanaan Sita Eksekusi ini merupakan upaya paksa untuk merealisasikan hak kreditor karena pihak debitor tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya atau upaya paksa untuk merealisasi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”ungkap wanita kelahiran Bukittinggi ini. Disamping itu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati juga menjelaskan bahwa pelaksanaan sita eksekusi adalah salah satu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. (Red Tj Pt)

Perdana di Tahun 2020, Mediasi Berhasil di Pengadilan Agama Tanjung Pati

“Hakim PA. Tanjung Pati, Dina Hayati, S.H.I  (tengah) dan Para Pihak yang berhasil di Mediasi”

Tanjung Pati| www.pa-tanjungpati.go.id

Rabu (01/07/2020) Pengadilan Agama Tanjung Pati berhasil memediasi perkara Cerai Gugat dan Hadhanah dengan perkara 0249/Pdt.G/2020/PA.LK. Mediasi ini dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Tanjung Pati, dan bertindak sebagai Mediator adalah hakim mediator  Dina Hayati, SHI. 

Pengadilan Agama Tanjung Pati selalu berusaha melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan mediasi dan, keberhasilan kali ini adalah keberhasilan ke-3 sampai dengan semester pertama tahun 2020. Pimpinan Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam beberapa pertemuan pun menyampaikan agar hakim mediator selalu berupaya maksimal memberikan pengertian kepada suami isteri yang akan bercerai untuk  berdamai. “Apabila pada mediasi wajib tidak berhasil, maka saat proses perkara berjalan juga dapat dilaksanakan mediasi sukarela” ungkap Anneka Yosihilma, S.H, M.H, wakil ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati ditemui redaktur.

Dina  Hayati, S.H.I sebagai salah satu hakim mediator, berupaya mengimplementasikan kebijakan tersebut dan menyentuh hati nurani Penggugat dan Tergugat jika seandainya keduanya tetap bercerai, akan mengganggu tumbuh kembang serta psikologi dari kedua anak mereka. Penggugat maupun Tergugat karena sama-sama ingin hasil yang terbaik untuk kedua anak mereka maka mediasi berlangsung kondusif dan akhirnya sepakat untuk mencabut perkara mereka dan kembali merajut rumah tangga dan menerima kekurangan pasangannya masing-masing.

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, Nursal, S.Ag, M.Sy mengapresiasi Hakim mediator dalam melaksanakan tugasnya. “Pengadilan Agama adalah tempat penyelesaian terakhir persoalan rumah tangga, namun kita tetap optimalkan dan upayakan suami isteri dapat kembali mengarungi bahtera rumah tangga mereka, apresiasi untuk hakim mediator telah berhasil” ungkap laki-laki kelahiran Solok ini.( Redaksi PA. Tj Pt)

 Dag, Dig, Dug, Pengadilan Agama Tanjung Pati Dikunjungi TPN Zona Integritas Secara Daring

Tanjung Pati| www.pa-tanjungpati.go.id

Menyanyikan yel-yel saat kegiatan dengan OMBUDSMAN

Pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Tanjung Pati “dag, dig, dug” dikunjungi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Jumat (26-06-2020). Dalam permenpan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Ombudsman RI merupakan salah satu Tim Penilai Nasional. Pada kesempatan kali ini Ombudsman tidaklah dalam kondisi menilai namun memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati, dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kegiatan yang bertajuk “Hearing dan Sharing Moment bersama Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat” ini diikuti oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat Yefri Hariani, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, Nursal, Kepala Keasistenan Ombudsman RI bidang Pencegahan Adel Wahidi dan Kepala Keasistenan Ombudsman RI bidang pelaporan Meilisa Fitri Harahap,serta Aparatur dan Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Tanjung Pati. Kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan pembinaan Teknis Yustisial sehingga Wakil Ketua dan Para hakim melaksanakan kegiatan pembinaan teknis yustisial dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI secara bersamaan.

Dalam sambutan kegiatan ini Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Hariani mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Hearing dan Sharing Moment dan semangat serta yel-yel Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam rangka melakukan perubahan mind set dan kulture set. “Menarik, konsep-konsep Pembangunan Zona Integritas semua sudah terakomodir dalam yel-yel Pengadilan Agama Tanjung Pati, melayani dengan hati, jauhi korupsi dan tolak gratifikasi” ungkap Direktur LSM Women Crisis Center Nurani Perempuan ini. Disamping itu, Yefni Heriani juga menyampaikan keinginan untuk langsung meninjau pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Agama Tanjung Pati, namun karena masih dalam kondisi New Normal kegiatan ini dilaksanakan secara Daring.

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Ikuti Pencanangan Zona Integritas BPS Kabupaten Lima Puluh Kota

Tanjung Pati| www.pa-tanjungpati.go.id

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nursal, S.Ag, M.Sy menghadiri kegiatan Deklarasi dan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Rabu (17/06/2020) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan. Dalam pencanangan ini, Kepala BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Heri Sulistyo, M.Simengundang berbagai instansi salah satunya adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama beserta instansi lain seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Diskominfo menjadi saksi pencanangan Zona Integritas tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Lima Puluh Kota di Labuah Basilang, Kota Payakumbuh.

Menariknya kegiatan ini juga diikuti oleh Instansi dan lembaga lain seperti Ombudsman, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi serta BPS Kota dan Kabupaten Se Sumatera Barat secara daring (Teleconfrence). Acara dimulai dengan Sambutan dari Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ir. Pitono, MAP, dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa dengan Deklarasi dan Pencanangan Zona Integritas ini, BPS Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki komitmen yang baik dalam pelaksanaan tugas dan dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.  Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ombusman dan Gubernur Sumatera Barat yang pada intinya menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda dengan sambutan Kepala BPS Prov. Sumatera Barat.