POSBAKUM

 

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

 

 

No	Nama Lembaga	SK	Tahun
1	LKKBH IAIN Bukittinggi	Lihat disini	2020
2	LKKBH IAIN Bukittinggi	Lihat disini	2021
3	LKKBH IAIN Bukittinggi	Lihat disini	2022
4	ADAMI AKBAR CHANIAGO	Lihat disini	2023
5	ADAMI AKBAR CHANIAGO	Lihat Disini	2024

 

 

Syarat-syarat dan Mekanisme Posbakum

 

Ø  Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

 

Ø  Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

 

Ø  Melampirkan surat keterangan miskin dari Wali Nagari, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa Pengacara (advokat) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

 

Dasar Aturan Tentang Pos Bantuan Hukum

 

Dasar Hukum:

 

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2014:

 

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum Pengadilan;
2. Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :
   1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
   2. Kartu Jaminana Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah;
   3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa pengacara (advokat) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b;
3. Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :
   1. Penggugat/Pemohon
   2. Tergugat/Termohon
   3. Saksi;