#
#

Langkah-Langkah Berperkara

Langkah-Langkah Berperkara

Langkah-langkah yang harus dilakukan :

  1. Penggugat / Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan Gugatan / Permohonan secara tertulis atau lisan bagi yang tidak pandai membaca dan menulis (buta huruf) ke bagian Penerimaan Perkara untuk dibuatkan surat Gugatan / Permohonan yang di tanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama / Hakim yang ditunjuk.
  2. Penggugat / Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara di BRI yang besarnya sesuai dengan taksiran Meja I.
  3. Menyerahkan bukti pembayaran Panjar Biaya Perkara dari BRI ke Meja I untuk selanjutnya dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dimasukkan dalam berkas perkara setelah diberi stempel lunas satu lembar dan kepada pihak penggugat / pemohon satu lembar
  4. Penggugat / Pemohon selanjutnya menyerahkan surat gugatan / permohonan yang disertai dengan bukti pembayaran (SKUM) kepada Meja II untuk didaftarkan dalam Register Induk Perkara yang dikelola oleh Meja II. dan selanjutnya petugas meja II menyerahkan satu surat gugatan / permohonan kepada penggugat / pemohon.
  5. Penggugat / Pemohon pulang ketempat tinggalnya dan menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh juru sita ke alamat penggugat / pemohon minimal 3 hari sebelum sidang. Jika Pengugat / pemohon ketika disampaikan panggilan sidang oleh jurusita kealamatnya tidak bertemu maka panggilan disampaikan melalui wali nagari wilayah tempat tinggal penggugat / pemohon.
  6. Penggugat / Pemohon datang ke Pengedalian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan panggilan sidang dan mendaftarkan diri untuk menghadiri sidang.
  7. Penggugat / Pemohon menunggu antrian sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.

 Persyaratan Mengajukan Gugatan / Permohonan Perceraian antara lain :

  • 1. Kutipan Akta Nikah / duplikatnya dan fotocopy KTP Penggugat / Pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 lembar, masing-masing fotocopy diberi materai Rp. 6.000,- dan di legalisasi (legis) di Kantor Pos.
  • 2. Surat Keterangan Ghaib yang dibuat oleh Wali Nagari setempat (jika Tergugat / Termohon tidak diketahui alamatnya)
  • 3. Surat ijin dari atasan (jika Penggugat / Pemohon PNS/TNI/POLRI)
  • 4. Surat Keterangan tidak mampu yang dibuat Wali Nagari setempat dan diketahui oleh Camat. (Jika Penggugat / Pemohon warga tidak mampu/miskin)
  • 5. Surat Kuasa Khusus (jika Penggugat / Pemohon telah menguasakan kepada Pengacara / Advokat, dan Surat Kuasa Insidentil jika Penggugat / Pemohon menguasakan kepada keluarga yang disertai dengan Surat Ijin Berperkara dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota)
  • Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank BRI sesuai dengan taksiran oleh Meja I.

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas